Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu siklus kegiatan sebagai berikut:

  • Keinginan untuk Berubah
  • Kemauan dan Keberanian untuk Berubah
  • Kemauan untuk Berpartisipasi
  • Peningkatan Partisipasi
  • Tumbuhnya Motivasi Baru untuk Berubah
  • Peningkatan Efektivitas dan Efisensi Pemberdayaan
  • Tumbuhnya Kompetensi untuk Berubah

Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang memerlukan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan mempernaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan

Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan

Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakaan manfaat/perbaikannya

Kelima, peningkatan peran pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan

Keenam, peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan

Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan baru

Ada juga paradigma lain yang mengemukakan bahwa paling tidak tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiata:

  1. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaanya”, baik keberadaanya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkunganya yang menyangkut linkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
  2. Menunjukkan, adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan : keadaan sumberdaya (alam, manusia sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksebilitas), lingkungan fisik/ teknis, sosial-budaya, dan politis.
  3. Membantu pemecahan masalah,analisis akar-masalah analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang, ancaman) yang dihadapi.
  4. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang akan dan sedang terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global).
  5. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.
  6. Memproduksi dan pubilkasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indegenuous technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain).
  7. Melaksanakan pemberdayaan/atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan pada kelompok lapisan bawah (grassroot) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan : aksesibilitas informasi, keterlibatan dala pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat (akuntabilitas public), dan penguatan kapasitas local.

Tentang hal ini, Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap 1. Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomusikasikan kegiatan untuk mencapai dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpastisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama-sama melakukan hal-hal berikut :

  1. Mengidentifikasikan dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam menidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permaslahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: (a.) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, (b.) persiapan dan penyelenggaraan dan pertemuan, (c.)pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, dan (d.) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
  2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi : (a.) meprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah, (b.) identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik,(c.) identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, (d.) pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
  3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
  4. Memantau prosess hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (participatory monitoring and ecaluation/PME) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahap pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya
    PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesny (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau di perlukan

Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu menelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan factor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mendiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat, kapan waktu pemunduran fasilitator tergantung kesepakatan bersam yang telah ditetapkan sejak awal program dengan masyarakat.

Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa tim fasilitator dapat dilakukan dalam minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasehat atau konsultan apabila diperlukan oleh masyarakat. Secara skematis, mekanisme pembagian peran menurut periode antara tim PM dan kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Livelihood

Sumber: Guidance Note on Recovery Livelihood. UNDP – ISDR, International Recovery Platform Secretariat, Kobe, Japan.

Definisi dari Livelihood

Istilah livelihood berkenaan dengan kemampuan manusia mengembangkan strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut untuk menjamin keberlanjutan hidup mereka. Kekomplekan pemaknaan istilah ini muncul ketika pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, LSM dan lainnya berusaha memfasilitasi masyarakat yang kehidupannya sedang terancam, bermasalah atau sedang mengalami kehancuran.

Menurut Chambers dan Conway (1991) Livelihood terdiri dari kemampuan, aset (termasuk material dan sumberdaya sosial) dan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan rumahtangga. Suatu livelihood akan berlanjut ketika livelihood tersebut dapat mengatasi kecemasan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dari aset-aset yang dipunyai saat ini dan dimasa yang akan datang dengan tidak menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya alam.

DFID, telah membangun kerangka/perangkat penghidupan yang berkelanjutan (SustainableLivelihood Framework/SLF). Kerangka ini merupakan alat analisis, yang berguna untuk memahami banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan dan bagaimana faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. SLF ini memandang bahwa penghidupan merupakan suatu sistem dan merupakan cara untuk memahami:

  1. Aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat
  2. Strategi yang mereka kembangkan untuk memperoleh penghidupan
  3. Konteks dimana sumber-sumber penghidupan dikembangkan, dan
  4. Faktor-faktor yang membuat kehidupan menjadi semakin rawan atau sebaliknya

Aset-aset Penghidupan

Aset-aset dapat berbentuk sesuatu yang kelihatan (tangibel) seperti cadangan makanan yang disimpan, uang yang ditabung, tanaman dan ternak, lahan dan sumberdaya lainnya. Aset dapat juga berbentuk sesuatu yang tidak kelihatan (intangibel) seperti klaim terhadap makanan, pekerjaan dan bantuan terhadap material-material tertentu, bantuan terhadap kesehatan, pendidikan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu.

Aset-aset yang digunakan untuk penghidupan dapat dikategorikan ke dalam lima: manusia, sosial, alam, pisik, dan finansial.

Sumberdaya Manusia keterampilan, pengetahuan, kesehatan, kemampuan untuk bekerja
Sumberdaya Sosial Sumberdaya sosial, jaringan informal, keanggotaan dalam kelompok formal, realsi, kepercayaan dalam bekerjasama dan peluang-peluang ekonomi
Sumberdaya Alam Sumberdaya alam seperti lahan, tanah, air, hutan dan perikanan dan lainnya
Sumberdaya Fisik Infrastruktur dasar seperti jalan, air dan sanitasi, sekolah, ITC dan produsen barang termasuk peralatan, ternak dan peralatannya 
Sumberdaya Modal Sumberdaya finansial termasuk tabungan, kredit, dan pendapatan dari tenaga kerja, perdagangan dan kiriman uang dari keluarga

Kontek Penghidupan

Penghidupan dibentuk oleh konteks sosial, ekonomi dan politik. Institusi, proses dan kebijakan seperti pasar, norma sosial dan kepemilikan lahan mempengaruhi kemampuan untuk mengakses dan menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan yang tepat. Jika konteks ini berubah, maka akan tercipta masalah/halangan baru dalam penghidupan mereka, atau sebaliknya akan tercipta peluang-peluang baru bagi penghidupan masyarakat.

Organisasi sosial dan politik Proses pembuatan keputusan, bentuk organisasi sosial, norma dan aturan sosial, kepemimpinan, kekuasaan dan otoritas, kelakuan pencari keuntungan (rent seeking)
Pemerintah Bentuk dan kualitas sistem pemerintah, termasuk struktur, kekuasaan, efisiensi dan efektivitas, hukum dan keterwakilan
Relasi sosial Sesuatu yang mempengaruhi penghidupan pada kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas seperti: gender, etnis, budaya, sejarah, agama dan hubungan kekerabatan
Fasilitasi terhadap transfer jasa-jasa Efektivitas dan tanggung jawab dari pemerintah dan sektor swasta dalam mendistribusikan informasi seperti pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi
Aturan-aturan dalam mengakses sumberdaya norma sosial, aturan main, adat dan kebiasaan yang menentukan pendudukdalam mengakses sumberdaya
Kebijakan dan proses pembuatan kebijakan Proses bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Penghidupan masyarakat juga dibentuk oleh lingkungan alam. Kualitas tanah, udara dan ar; iklim dan kondisi geografis, ketersediaan fauna dan flora, intensitas dan frekuensi bencara alam, semuanya mempengaruhi keputusan berkenaan dengan kehidupan masyarakat.

Strategi Penghidupan

Bagaimana masyarakat mengakses dan menggunakan aset dalam kontek seperti yang disebutkan diatas: sosial, ekonomi, politik dan lingkungan akan membentuk strategi penghidupan. Keragaman dari strategi penghidupan sangat banyak jumlahnya. Seorang individu dapat menekuni beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang atau kelompok orang dapat menekuni aktivitas yang berkontribusi terhadap strategi penghidupan kolektif. Di dalam rumah tangga, seorang individu sering mempunya tanggung jawab yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

Kerentanan Penghidupan

Kekuatan dari suatu penghidupan tertentu tidak hanya diukur dari hasil yang diperoleh, tetapi juga diukur dari ketahanan penghidupan dari goncangan, perubahan dan kecenderungan musim. Goncangan dapat berupa bencana alam, perang, dan penurunan kondisi ekonomi. Ketersediaan sumberdaya, peluang untuk mendapatkan sumber penghasilan baru dan permintaan untuk produk tertentu   dapat saja berfluktuasi sesuai waktu dan musim. Kecenderungan dalam situasi politik dan pemerintahan, penggunaan tehnologi, kondisi ekonomi dan ketersediaan sumberdaya dapat menjadi hambatan dalam merancang penghidupan di masa yang akan datang.

Penyempurnaan Kerangka DFID

Kerangka penghidupan yang disusun oleh DFID, telah disempurnakan oleh Frank Ellis (2000) untuk menunjukkan peran akses yang lebih tegas. Suatu keluarga atau komunitas tertentu melangsungkan hidup dan penghidupannya dengan bertumpu pada berbagai aset yang dimiliki. Aset tersebut meliputi modal sosial, modal manusia, modal finansial, modal sumberdaya alam dan lingkungan serta modal fisik infrastruktur. Akses terhadap aset tersebut sering dimodifikasi oleh peran relasi sosial (seperti gender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama/ras), pengaruh kelembagaan (aturan adat, kebiasaan, pasar) dan organisasi (seperti LSM/NGO, administratur dan pemerintah dalam arti luas, lembaga agama dan organisasi keagamaan yang berada dalam konteks kerentanan (meliputi bencana alam,, konflik maupun tren seperti krisis ekonomi, harga yang fluktuatif, pertumbuhan penduduk dan masalah kependudukan serta perubahan teknologi dan kebijakan makro).

Beranjak dari uraian tersebut, strategi penghidupan suatu unit komunitas terdiri dari berbagai aktivitas yang dibagi dalam dua kategori yakni aktivitas penghidupan berbasis sumberdaya alam (seperti pertanian, peternakan, perikanan, komoditas, hasil hutan non kayu dan berbagai crash crop lainnya) dan aktivitas non SDA seperti perdagangan jasa, industri dan manufaktur, transfer dan remitance dengan dampak capaian keamanan penghidupan seperti tingkat pendapatan yang stabil, resiko yang berkurang dan capaian keberlanjutan ekologi yakni kualitas tanah, hutan, air serta keragaman hayati yang terpelihara.

PENDEKATAN, STRATEGI dan METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Di aras masyarakat akar rumput (masyarakat miskin) pendekatan masyarakat dapat dirangkum menjadi tiga daur hidup, yang disebut Tridaya, yaitu:

  1. Daur hidup pengembangan sumber daya manusia dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: proses penyadaran kritis dan pengembangan kepemimpinan bersama atau kolektif, dilanjutkan dengan mengembangkan perilaku wira usaha sosial agar mampu mengelola usaha bersama atau mikro.
  2. Daur hidup pengembangan usaha produktif dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: pengaturan ekonomi rumah tangga (ERT) agar mampu menabung bersama dalam kelompok yang akan digunakan untuk modal usaha mersama dalam kegiatan usaha produktif.
  3. Daur hidup kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: pengelolaan organisasi yang akuntabilitas, kepemimpinan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengembangan jejaring yang luas.

Strategi Dalam pemberdayaan Masyarakat

  1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (acceptable);
  2. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable);
  3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable); Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); dan
  4. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable).

Metode Pemberdayaan Masyarakat

1. RRA (Rapid Rural Appraisal)

RRA (Rapid Rural Appraisal) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “cepat dan kasar/kotor” tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik.

Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (development agent) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (iterative).

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

  1. Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
  2. Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
  3. Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
  4. Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
  5. Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
  6. Kecenderungan-kecenderungan.
  7. Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
  8. Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA, yaitu:

a. Efektivitas dan efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekadar jumah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan.

b. Hindari bias, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin.

c. Triangulasi sumber informasi dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif.

d. Belajar dari dan bersama masyarakat.

e. Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku pada bekuan yang telah disiapkan.

2. PRA (Participatory Rural Appraisal)

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui.

PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan:

a. Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.

b. Analisis keadaan yang berupa:

1) Kedaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan.

2) Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya.

3) Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

4) Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis strength, weakness, opportunity, and treat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.

c. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).

d. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/ direkomendasikan.

Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar.

3. Action Research

Dari model-model pendekatan masyarakat yang telah diuraikan di atas, sungguhpun satu dan lainnya mengandung kelemahan dan kelebihan namun tidak mungkin meniadakan satu dari yang lain, keduanya akan saling mengisi. Dalam rangka program pengembangan masyarakat, salah satunya melalui suatu pendekatan Action Research (penelitian tindak), atau sering disebut participatory research (penelitian partisipatif).

Pemilihan pendekatan ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa komunitas suatu masyarakat mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dalam aksi pengembangan masyarakat. Peneliti luar mempunyai fungsi ganda sebagai pengamat terhadap proses sosial yang berjalan dan sekaligus masuk dalam system lokal. Untuk melakukan analisa dengan masyarakat peneliti bertumpu pada kegiatan “aksi-refleksi akasi”. Seluruh tindakan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat merupakan realitas sosial yang dikaji/direfleksi kembali.

Hasil refleksi berupa problem mereka. Pemahaman terhadap realitas sosial ini kemudian melahirkan “aksi-aksi pemecahan masalah” menurut cara mereka. Demikian seterusnya masyarakat akan melakukan refleksi kembali terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan. Hasil refleksi yang kedua akan melahirkan realitas/masalah baru yang berlainan dengan masalah yang pertama. Oleh karena itu proses aksi refleksi bukanlah merupakan siklus (cyclus proses) karena masalah kedua sebenarnya berlainan dengan masalah pertama.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi dipilihnya pendekatan research dalam pengembangan masyarakat dapat dijelaskan sebagaiberikut :

  1. Pengembangan masyarakat membutuhkan adanya cara/pendekatan yang mampu mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak cukup diprediksi dari luar. Masyarakat sendirilah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ukuran-ukuran kebutuhan sangat bersifat lokal karena itu pengukuran kebutuhan tidak dapat begitu saja ditetapkan dengan kebutuhan-kebutuhan luar. Disinilah Action research merupakan cara untuk mengungkapkan kebutuhan masyarakat.
  2. Pengembangan masyarakat pedesaan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pengembangan yang tidak melibatkan seluruh lapisan sulit “tercipta rasa handarbeni” terhadap program-program yang dirumuskan dan tidak akan terjadi proses internalisasi. Adanya partisipasi mereka merupakan syarat tercapainya pengembangan masyarakat.
  3. Dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan adanya situasi yang demokratis dan partisipatif. Dalam situasi yang demokratis ini memungkinkan semua masalah kebutuhan dan gagasan dapat berkembang. Action research sebagai pendekatan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memungkinkan tumbuhnya situasi di atas.
  4. Perubahan masyarakat pedesaan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai/ budaya lokal. Adakalanya budaya lokal merupakan penghambat dari perubahan dan adakalanya merupakan potensi. Dalam kerangka pengembangan masyarakat pedesaan, action research mampu menggali dan memanfaatkan budaya/nilai-nilai lokal tersebut.
  5. Action Research adalah merupakan mekanisme penyadaran masyarakat dalam rangka membebaskan diri dari kungkungan sosio-psikologis dan cultural yang semula membelenggu. Bentuk kesadaran itu berupa terciptanya “aksi-refleksi” dalam mkehidupan masayarakat dan pengakuan akan eksistensi manusia sebagai subyek dalam masyarakat. Manusia dipandang dan diperlakukan sebagai pelaku perubahan dan bukan sebagai obyek perubahan. Implikasinya adalah bahwa masyarakat sendirilah yang akan merumuskan, memecahkan, melaksanakan dan menikmati serta memilih program-program sesuai dengan kemampuannya sendiri.
  6. Dalam rangka pengembangan masyarakat yang mandiri dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal baik potensi alam, ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman-pengalaman masyarakat. Disini action research merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi untuk mau menggali dan memanfaatkan sember daya lokal secara mandiri.

Pengenalan Wilayah Kerja Pemberdayaan

1.Makna Pengenalan Wilayah Kerja Fasilitator

Didalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang penyuluh / fasilitator Tidak cukup hanya mengenal masyarakat penerima manfaatnya saja, tetapi juga harus mengenal beragam kekuatan yang mempengaruhi proses perubahan, baik yang menyangkut lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lain-lain. Selaras dengan itu, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh setiap penyuluh/ fasilitator adalah melaksanakan: pengenalan wilayah kerja pemberdayaan masyarakat. Bagi penyuluh / fasilitator, pengenalan wilayah kerja sebelum melaksanakan tugasnya tidak hanya penting baginya, tetapi justru merupakan persyaratan mutlak. Sebab,hanya dengan mengenal wilayah kerja dia akan dapat memahami :

  • Keadaan masyarakat yang akan menjadi penerima manfaatnya.
  • Keadaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat penerima manfaatnya,
  • Masalah-masalah yang pernah, sedang, dan akan dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya di masa-masa mendatang,
  • Kendala yang akan dihadapi untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat ,dan
  • Faktor-faktor pendukung dan pelancar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakannya.

Melalui pengenalan wilayah kerja yang mendalam, seorang penyuluh / fasilitator tidak hanya akan mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang akan menjadi peneriama manfaat, tapi melalui pengenalan wilayah kerja yang mendalam, seorang penyuluh / fasilitatorakan dapat memahami :

  • Keadaan alam, berikut faktor – faktor antara lain (pengairan,iklim,bencana alam rutin,keadaan hama penyakit yang biasa mengganggu ,dan lain-lain.
  • Kegiatan usaha, baik komoditi yang di usahakan ,teknik budidaya, tingkat produktivitas, dan lain-lain.
  • Keadaan penduduk, termasuk kebiasaan-kebiasaannya, kebutuhan dan keinginannya, agama dan nila-nilai sosial budaya yang dianut dan terus-menerus dijadikan pedoman hidup dan bekerja serta diwariskan dari generasi kegenerasi dan lain- lain.
  • Keadaan kelembagaan yang akan mempengaruhi kegiatan usaha dan prilaku masyarakat.
  • Sarana dan prasarana yang tersedia, yang diperlukan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta keuntungannya.

Lebih lanjut, melalui pengenalan wilayah kerja yang mendalam, fasilitator akan dapat melihat :

  • Peluang peran bantuan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat penerima manfaatnya,
  • Memilih peluang peran bantuan yang paling tepat (mudah, murah, dan bener-bener bermanfaat),
  • Sumberdaya yang tersedian dan dapat di manfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluh / fasilitator yang di rencanakan.

Oleh sebab itu, tanpa pengenalan wilayah kerja yang baik bukan saja akan menyulitkan penyuluh / fasilitator untuk menyusun program dan kalender kerja pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, tetapi sekaligus juga akan menyulitkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

Hal ini disebabkan karena, data/informasi atau gambaran tentang situasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan sekilas atau berdasarkan data sekunder yang tersedia, seringkali tidak selalu dapat di percaya sebagai data yang menggambarkan keadaan wilayah kerja yang sesungguhnya. Sehingga,masalah yang terlihat mungkin bukan menjadi masalah utama.tetapi masalah utama atau kunci permasalahannya seringkali justru tidak menonjol.

Dilain pihak , karena objek utama dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah manusia yang memiliki perasaan,kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang selalu berubah-ubah tergantung keadaan (fisik dan sosial) lingkungannya, akan sangatlah sulit bagi seorang penyuluh / fasilitator (jika tanpa pengenalan wilayah kerja )untuk melakukan diagnose atau kebutuhan/keinginan, dan masalah-masalah yang telah dan sedang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya.

Melalui pengenalan wilayah kerja, penyuluh / fasilitator juga akan membiasakan dirinya sendiri untuk bekerja berdasarkan data atau fakta yang bener-bener diyakini,dan bukan bekerja berdasarkan prakiraan-prakiraan, asumsi-asumsi, atau menurut”kata orang”.

2 Lingkup pengenalan wilayah-kerja fasilitator

Beragam peubah (variable) yang mempengaruhi perubahan perilaku manusia demi perbaikan kesejahteraannya seperti yang diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan. Sejalan dengan itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan faktor penting bagi pembangunan, setidak-tidaknya perlu memperhatikan :

1) Keadaan faktor –faktor produksi, yang mencakup :

  • Keadaan lahan, dan faktor-faktor alam lainnya.
  • Keadaan manusia (termasuk sikap, pengetahuan, dan ketrampilannya).
  • Modal, yang berupa uang dan benda-benda ekonomi yang digunakan untuk berlangsungnya proses produksi.
  • Manajemen yang merupakan ilmu dan seni untuk mengoptimalkan manfaat sumberdaya.
  • Peralatan dan atau mesin-mesin yang diperlukan dalam proses produksi.

2) Prasyarat pembangunan terutama yang mengenai

  • Stabilitas politik dan keamanan,
  • Kemauan politik pemerintah untuk membangun
  • Tersedianya tenaga administrator dan kader-kader pembangunan ditingkat local.

3) Syarat-syarat mutlak pembangunan yang terdiri atas :

  • Teknologi yang selalu berkembang,
  • Pemasaran hasil,
  • Tersedianya sarana produksi ditingkat local,
  • Perangsang berproduksi bagi masyarakat,
  • Pengangkutan.

4) Syarat-syarat pelancar pembangunan yang mencakup :

  • Pendidikan untuk pembangunan,
  • Kerjasama kelompok masyarakat,
  • Kredit produksi,
  • Perencanaan nasional untuk pembangunan,
  • Perbaikan dan perluasan lahan dan faktor produksi yang lain .(AT. Moster)

Bertolak dari pemahaman kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai syarat pembangunan seperti diatas, maka lingkup pengenalan wilayah kerja pemberdayaan masyarakat setidak-tidaknya harus mencakup :

1) Keadaan sumberdaya alam ,

2) Keadaan sumberdaya manusia,

3) Keadan kelembagaan untuk pembangunan

4) Keadaan sarana dan prasarana bagi pembangunan

5) Kebijakan pembangunan

6) Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

7) Dlll.

2.1. Keadaan Sumberdaya Alam

Pengenalan tentang keadaan sumberdaya alam, merupakan salah satu tugas yang tidak boleh dilupakan oleh seorang penyuluh / fasilitator, sebab,meskipun akhir-akhir ini telah dikenalkan teknologi mutakhir yang dapat melakukan rekayasa produksi serta teknologi yang dapat mengendalikan faktor-faktor alam yang lain yang melingkupinya (seperti: suhu, kelembaban, dan intensitas penyinaran matahari ), tetapi bagaimanapun harus di akaui bahwa sebagian besar warga masyarakat penerima manfaat pemberdayaan masih hidup di dalam usaha konvensional yang sangat tergantung kepada keadaan alam.

Melalui pengenalan keadaan sumberdaya –alam yang baik, seorang penyuluh / fasilitator akan dapat melihat keunggulan-keunggulan dan Kendala-kendala alami yang dimiliki dan harus dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat diwilayah kerjanya. Sebaliknya, tanpa mengenal keadaan sumberdaya-alam secara cermat, penerapan inovasi yang disampaikan seringkali tidak akan berhasil seperti yang diharapkan, atau bahkan akan mengalami kegagalan sama sekali.

Beberapa keadan sumberdaya-alam yang perlu diperhatikan oleh setiap penyuluh / fasilitator adalah :

1) Lokasi Geografis, yang akan sangat menentukan keragaman komoditi yang di usahakan , yang terkait dengan : keadaan iklim, sifat hujan dan saat-saat pergantian iklim akan tiba.

Contoh yang paling elas dari kasus ini adalah, perbedaan antara wilayah Tropis dan wilayah sub tropis, atau dataran rendah dan dataran tinggi.

2) Topografie wilayah, yang selalu membedakan jenis komoditi yang boleh diusahakan sesuai dengan tingkat kemiringan lahan, juga seringkali menentukan pola bertanam berkaitan dengan upaya pelestarian dan konservasi tanah, serta keadaan pengairannya.

3) Iklim, termasuk didalamnya: keadaan hujan, intensitas penyinaran matahari, suhu, dan kelembaban udara, yang secara bersama-sama akan sangat menentukan pola bertanam, waktu bertanam, dan jenis komoditi yang dapat diusahakan dengan memberikan produk dan harga jual yang lebih baik.

4) Jenis tanah, berikut sifat-sifat fisika dan kimianya, yang akan menentukan ragam komoditi yang dapat diusahakan maupun tingkat produktivitasnya.

5) Bencana alam rutin, yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan komoditi yang diusahakan.

6) Status dan luas pemilikan lahan, yang akan menentukan tingkat intensifikasi,produktivitas,dan pendapatannya.

7) Lokasi administrative, karena berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan maupun sikap pimpinan wilayah terhadap kegiatan pembangunan diwilayahnya.

Keragaman lokasi administrative (jarak dengan kota) seringkali juga berpengaruh terhadap pola usaha, ragam komoditi,serta tingkat intensifikasi yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan yang dapat di harapkan.

2.2. Keadaan Sumberdaya Manusia

Seperti telah dikemukakan, penerima manfaat pemberdayaan masyarakat mencakup : masyarakat sebagai pelaku utama(baik sebagai manusia, sebagai pengelola usaha, maupun sebagai warga masyarakat), tokoh masyarakat ( formal dan informal), pengusahaan pedagang, peneliti, akademisi, seniman, dll. Disamping itu, jika dalam pendekatan lama, modal dan teknologi di anggap merupakan variabel strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam pendekatan baru justru sumberdaya manusia (dan lembaga – lembaga sosial) di anggap sebagai yang paling strategis.

Karena itu, setiap penyuluh / fasilitator harus benar-benar mengenal karakteristik setiap warga masyarakat yang akan menjadi penerima manfaatnya, baik secara individual maupun yang tergabung dalam kelompok/organisasi sosial.

Beberapa karakteristik sumber daya manusia yang perlu diketahui oleh penyuluh / fasilitator adalah:

1) Jumlah dan kepadatan penduduk, yang akan menentukan ragam status dan luas rata-rata pemilikan lahan setiap usaha.

Hal ini penting, karena seperti telah dikemukakan diatas, status dan luas pemilikan lahan ternyata berpengaruh terhadap tingkat intensifikasi, produktivitas dan besarnya pendapatan yang dapat diperoleh masyarakat yang bersangkutan.

2) Keragaman penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yang akan menentukan tersedianya tenaga kerja, baik dalam arti jumlah, produktivitas, tingkat partisipasi, maupun alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan usaha.

3) Besarnya ukuran keluarga, yang mempengaruhi tersedianya tenaga kerja keluarga yang dapat diharapkan untuk membantu kegiatan usahanya.

4) Tingkat pertumbuhan penduduk, yang akan berpengaruh terhadap ragam kegiatan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan serta upaya pemecahan masalah-masalah atau tantangan-tantangan di masa depan.

5) Pendidikan penduduk, yang akan berpengaruh terhadap tingkat keinovatifan, kekosmopolitan, serta kemampuannya untuk menerapkan inovasi-inovasi yang akan ditawarkan ; serta berpengaruh terhadap metode penyuluh / fasilitator yang akan direncanakan.

6) Nilai-nilai sosial budaya, termasuk agama dan kepercayaannya, yang perlu di perhatikan penyuluh / fasilitator berkaitan dengan inovasi yang akan ditawarkan, maupun metoda dan waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan direncanakan.

Bagi masyarakat jawa, pentingnya penyelamatan penanggalan jawa dan nilai-nilai pengaturan pola tanam (“Pranoto Mongso”) sedang di Bali terkenal dengan system pnegairan lewat “subak”.

7) Mata pencaharian penduduk, yang akan mempengaruhi sikapnya terhadap upaya-upaya pembangunan pada khususnya, dan tingkat keinovatifan penduduk terhadap setiap inovasi yang akan ditawarkan.

8) Kepatuhan warga masyarakat, baik terhadap hokum dan peraturan, maupun sikapnya terhadap penguasa wilayah (tokoh formal maupun tokoh informal), yang kesemuanya akan mempengaruhi sikap warga masyarakat terhadap kebijakan pembangunan (pertanian) yang harus dilaksanakan.

9) Manajemen dan resolusi konflik,baik antar sesame warga masyarakat maupun antara antara warga masyarakat dengan elitnya ( aparat pemerintah, elit politik, elit bisnis) dll.

2.3. Keadaan Kelembagaan

Seperti telah disinggung, kelembagaan semakin dipandang sebagai variable yang paling strategis didalam pendekatan baru tentang teori-teori pembangunan. Bahkan akhir-akhir ini, peran inovasi kelembagaan semakin menempati posisi penting disbanding sekedar inovasi teknologi maupun inovasi sosial. Sebab inovasi teknologi maupun inovasi sosial hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika cukup tersedia kelembagaan yang dapat berfungsi efektif.

Tentang hal ini, keadaan kelembagaan yang perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh/fasilitattor mencakup kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan sosial.

1) Kelembagaan ekonomi, yang meliputi :

a) Lembaga-lembaga pemasaran sarana produksi pertanian, sejak produsen sampai dengan pendistribusiannya ditingkat local (masyarakat).

b) Lembaga –lembaga penunjang kegiatan produksi, seperti lembaga keuangan/perbankan, dan koperasi.

c) Lembaga-lembaga pemasaran produk, sejak pengolahan hasil, sampai dengan pendistribusiannya kepada konsumen yang membutuhkannya.

2) Kelembagaan sosial, yang mencakup ;

a) Kelembagaan sosial yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, seperti kelompok tani dan organisasi – organisasi profesi disektor pertanian, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), perhimpuna agronomi (PERAGI), Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI), himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Perhimpunan Anggerek Indonesia (PAI), dll.

b) Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat pada umumnya, seperti : PKK, Dawa-wisma, Karang taruna, Pramuka Taruna Bumi,dll).

c) Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah,swasta, lembaga swadaya masyarakat , perguruan tinggi, maupun yang diciptakan dikelola oleh masyarakat.

d) Lembaga penelitian dan pengembangan pertanian.

e) Lembaga pendidikan masyarakat (kursus, sekolah dan perguruan tinggi).

f) Dll.

2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Pada percakapan dimuka telah disebutkan bahwa, tersedianya sarana produksi di tingkat local, pemasaran hasil, dan pengangkutan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk barlangsungnya pembangunan pertanian, disamping itu, untuk terciptanya suatu struktur masyarakat yang progresif (inovatif).

Keadaan beragam sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan oleh setiap penyuluh/fasilitator diwilayah kerjanya adalah:

1) Keadaan bahan-baku atau sarana produksi, yang berupa benih/bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan, baik menyangkut penyediaannya yang harus memenuhi persyaratan jumlah mutu yang dapat diandalkan maupun penyalurannya yang tepat waktu.

2) Keadaan sarana pengangkutan, baik untuk pengangkutan sarana produksi, produk yang di hasilkan, maupun pengangkutan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan di setiap lokalitas usaha maupun antar lokalitas usaha di setiap distrik usaha-tani.

3) Keadaan penyediaan kredit, untuk investasi, biaya operasional, maupun kredit konsumsi yang dibutuhkan masyarakatnya.

4) Keadaan pasar,baik ragam pasar, jumlah, dan lokasinya.

5) Keadaan jalan, baik kelas jalan, dan keadaannya.

2.5. Kebijakan Pembangunan

Salah satu prasyarat dan faktor pelancar pembangunan adalah, adanya kebijakan pemerintah untuk pembangunan ditingkat nasional, dan penjabarannya oleh aparat pemerintah ditingkat regional dan local ( provinsi, kabupaten/kota), serta langkah-langkah pelaksaan yang telah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat setempat.

Tentang hal ini, harus diingat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan harus selalu mengacu dan merupakan bagian integral yang tidak boleh terlepas bahkan harus mampu memperlancar pelaksanaan serta tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah disepakati disemua aras pelaksanaan pembangunan. Karena itu, setiap penyuluh/fasilitator harus bener-bener memahami semua kebijakan dan hasil-hasil musyawarah masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah disepakati, penyuluh/fasilitator akan menghadapi kesulitan dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakannya.

Dilain pihak, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan, dikhawatirkan program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda, atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada.

Sehubungan dengan itu, beragam kebijakan,peraturan, dan hasil-hasil musyawarah yang harus diperhatikan oleh setiap penyuluh/fasilitator adalah :

1) Kebijakan pembangunan nasional jangka panjang, khususnya yang mengenai tujuan pembangunan,peran pembangunan pertanian, dan tujuan pembangunan pertanian itu sendiri.

2) Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah/GBHN, khususnya tentang arah, tujuan dan langkah kegiatan pembangunan pertanian .

3) Kebijakan pembangunan regional dan local (Wilayah Tingkat I/II) khususnya tentang arah, tujuan, dan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan.

4) Peraturan-peraturan wilayah yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.

5) Hasil-hasil musyawarah masyarakat setempat untuk pembangunan pertanian.

2.6. Potensi Ekonomi dan Keunggulan Lokal

Seiring dengan diberlakukannya desentralisasi melalui UU pemerintah daerah, maka setiap pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota) berhak sekaligus dan bertanggung jawab mengelola potensi kekayaan didaerahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Dalam hubungan ini, maka setiap penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat harus mampu (bersama-sama masyarakat penerima manfaatnya) melakukan analisis tentang potensi dan keunggulan local guna membangun daya-saing atau sinergi dengan pemerintah daerah yang lain, bahkan dengan pemerintah nasional, maupun menjalin kemitraan internasional dengan dunia usaha maupun lembaga pemerintah melalui public,private,partnership (PPP).

Terkait dengan hal ini, maka setiap penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat perlu mencermati :

1) Keunggulan dan kelemahan-kelemahan dari usaha yang telah dilaksanakan selama ini.

2) Alternatif-alternatif peran bantuan yang dapat diberikan.

3) Alternatif tentang kegiatan penyuluh/fasilitatoran yang akan dapat dilaksanakan.

2.7. Organisasi dan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman tentang organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat, juga merupakan salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan oleh setiap penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat, agar dia dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan (posisi) dan satuan (peran) yang harus di mainkan demi terwujudnya kerjasama yang selaras dan serasi dengan para penguasa, dengan masyarakatnya, maupun antar sesama penyuluh/fasilitator dan lembaga/aparat penunjang penyuluh/fasilitator pemahaman tentang organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat, juga sangat di perlukan agar peran yang dirasakan dan peran yang dilaksanakan / ditunjukkan oleh penyuluh/fasilitator yang bersangkutan dapat sesuai dengan peran yang seharusnya dimainkan dan peran yang di harapkan oleh lingkungannya.

Pemahaman tentang organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh setiap penyuluh/fasilitator, seiring telah di bentuknya instusi (Badan/kantor) pemberdayaan masyarakat ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan itu,hal-hal yang perlu di perhatikan oleh setiap penyuluh/fasilitator adalah :

1) Struktur organisasi pemberdayaan masyarakat tani, dan kaitannya dalam organisasi pemerintahan.

2) Keterkaitan atau saling hubunga,baik antara sesama penyuluh/fasilitator,antara penyuluh/fasilitator dengan (kelompok – kelompok) masyarakat penerima manfaat, dan antara penyuluh/fasilitator dengan lembaga/aparat penunjangnya.

3) Rincian kegiatan yang harus dilaksanakan

4) Hak dan kewajiban, termasuk kemudahan-kemudahan yang disediakan.

5) Jenjang karier, jaminan hari tua .

3. Cara pengenalan Wilayah Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Cara pengenalan Wilayah Kerja yang terbaik yang harus dilakukan oleh setiap penyuluh/fasilitator adalah, sebelum melakukan kegiatannya sebagai seorang penyuluh/fasilitator , itu melalui :

1) Telaahan data sekunder atau keadaan “Monografi Wilayah”.

2) Informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun (dan seringkali lebih akurat) dari tokoh-tokoh)binformal.

3) Kalau ada,hasil studi atau kajian yang pernah dilakukan diwilayah tersebut.baik yang dilakukan oleh aparat intern maupun oleh “orang luar”.

4) Laporan-laporan yang tersedia.

5) Penilaian “orang luar” (atau sesama penyuluh/fasilitator ) yang pernah bekerja diwilayah tersebut), yang dapat dipercaya.

Tetapi, cara seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan seringkali datanya kurang akurat. Sebab, data sekunder yang tersedia, seringkali diragukan keterhandalannya. Disamping itu, yang Nampak atau yang didengar, tidak selalu yang sebenarnya; apalagi jika didalam masyarakat penerima manfaat masih berkembang nilai-nilai : ketertutupan, kecurigaan, ketidakacuhan,dll.

Karena itu, setiap penyuluh/fasilitator harus terus-menerus melakukan pengamatan dan kajian-kajian atau pengujian-pengujian sendiri untuk selalu mempengaruhi dan memperbaiki data “keadaan wilayah” (monografie) yang telah tersedia. Sebab, untuk pemekalan wilayah, terutama yang berkaitan dengan keadaan sosial budaya seringkali harus memerlukan waktu cukup lama, dan seringkali berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan lingkungannya.

Teknik pengenalan wilayah kerja yang telah lama dilakukan oleh para penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah melakukan penilaian secara tepat (rapid rural appraisal/RRA), yaitu melakukan telaahan secara cepat melalui telaahan dokumen, pengamatan,dan atau wawancara tentang hal-hal yang perlu dipahami oleh setiap penyuluh/fasilitator seperti yang telah dikemukakan diatas.

Tetapi teknik seperti ini sudah lama ditinggalkan karena tidak melibatkan masyarakat setempat.disamping itu, seperti telah disinggung didepan, keterhandalan dokumen maupun informasi yang diamati atau dikumpulkan melalui wawancara seringkali diragukan kesyahihannya.

Sebagai pengganti dari kegiatan dari kegiatan RRA adalah dikembangkannya teknik penilaian partisipatif (participatory rural appraisal/PRA). Yaitu teknik pengenalan wilayah melalui :

1) Pelaksanaan survey partisipatif atau survey mandiri yang dilakukan oleh masyarakat (community self survey) yang difasilitasi oleh penyuluh/fasilitator.

Peran penyuluh/fasilitator disini, bukan sebagai penentu tetapi sekadar memberikan pertimbangan (advise) tentang :

a) Data/informasi dan sumber data yang diperlukan

b) Teknik pengumpulan data dan instrument pengumpuulan data yang diperlukan

c) Perumusan instrument dan pengukurannya.

2) Penilaian keadaan secara partisipatif , yang terdiri dari :

a) Kompilasi dan tabulasi data

b) Analisis keadaan dan perubahan.

c) Pembuatan peta situasi dalam bentuk gambar (lokasi)

Pemberdayaan Sebagai Proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan masyarakat. Hal itu juga dapat berarti peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan, mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi pemberdayaan merupakan suatu proses terencana untuk meningkatkan mutu hidup.

Masyarakat yang menjadi aktor atau penentu pembangunan. Mereka difasilitasi mengkaji masalah dan kebutuhan, jalan keluar yang akan diambil, mengambil peran dalam melakukan aktivitas jalan keluar tersebut serta mengontrol kegiatan-kegitan tersebut.

Pemberdayaan Sebagai Proses Perubahan

Perubahan dapat bersifat alami dan bersifat terencana karena aktivitas manusia. Akibat perubahan, kebutuhan juga berubah baik jenis maupun kualitasnya.

Pilihan pada perubahan alami, akan memakan sedikit sumberdaya, proses yang lama. Jika memilih perubahan terencana maka harus siap bersaing (dalam pengertian positif) untuk memenuhi kebutuhan guna memperbaiki kesejahteraan.

Kendala perubahan terencana: keterbatasan masyarakat sebagai pelaku perubahan, keterbatasan modal, teknologi dan wawasan.

Seringkalai masyarakat dijadikan sub-ordinat para elit (birokrasi, politisi dan pelaku bisnis) dan keadaan ini menjadi kontrapoduktif bagi kemandirian masyarakat. Seharusnya perilaku elit dan agen pembaharu menempatkan diri menjadi fasilitator.

Pemberdayaan sebagai Proses Pembelajaran

Perubahan dapat dilakukan secara paksaan, ancaman, bujukan atau melalui pendidikan. Perubahan melalui ancamanan atau paksaaan dapat terwujud dalam waktu relatif cepat, tetapi perubahan seperti itu dapat bertahan jika paksanaan dan ancamanan dapat dijaga secara terus menerus, dan sebaliknya.. Perubahan karena bujukan dalam jangka panjang akan menciptakan ketergantungan. Jadi semestinya proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan. Oleh karenanya keberhasilan prosespemberdayaan tidak diukur dari seberapa jauh ransfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku, melainkan seberapa jauh terjadinya dialog, diskusi, dan pertukaran pengalaman (sharing).

Pemberdayaan sebagai prodoses Penguatan Kapasitas.

Proses pemberdayaan merupakan aktivitas untuk memperkuat daya (kemampuan, posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas dlakukan pada individu, kelembagaan/organisasi maupun jaringan.

Yang dimaksud dengan kapasitas individu adalah kemampuan untuk menunjukkan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas bukanlah merupakan suatu yang pasif, maupun dinamis dan berkelanjutan, engembangan kapasitas sumbeerdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas.

Kapasitas entitas atau organisasi melipti: kejelasan visi, misi dan tujuan organisasi, kejelasan struktur organisasi, proses manajemen organisasi, pengembangan jumlah dan mutu sdm, interaksi antar individu dalam organisasi,

Kapasitas jejaring meliput: pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama serta interaksi dengan entitas/organisasi diluar sistem.

Pemberdayaan sebagai Proses Perubahan Sosial

Proses perubahan sosial. Tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung dalam diri individu tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat (demokrasi, transparansi, supremasi hukum dan lainnya)

Perubahan sosial ini ada juga yang memaknai dengan rekaya sosial, namun seringkali jika kondisi yang diinginkan itu semata –mata merupakan kondisi yang diinginkan perekayasa, maka hal ini belum dapat sepenuhnya diterima. Kondisi ini dapat saja berakibat negatif kepada masyarakat sasaran. Seharusnya yang dilakukan pada perubahan sosial adalah to do for bukan to do to.

Komuniti (community)

Ditulis ulang dari materi pembekalan untuk tenaga lapang dalam penelitian LLI tahun 2001

Jauh sebelum dikenalnya konsep kessatuan politik yang disebut negara (state), entah itu dalam bentuk wujud kerajaan-kerajaan kecil dan besar, pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang, terlebih lagi pada era Negara Kesatuan RI sekalipun, individu-individu yang menjadi warga persekutuan-persekutuan politik dimaksud telah hidup dan menjadiwarga—dalam berbagai wujud persekutuan sosial yang amat beragam coraknya. Mulai dari bentuk persekutuan sosial yang disebut rumahtangga, atau persekutuan-persekutuan sosial lain yang melingkupi batas-batas sosial yang lebih luas.

Salah satu wujud persekutuan sosial yang penting – jika tidak dapat dikatakan terpenting – adalah apa yang kemudian disebut sebagai komuniti (community), yang didefinisikan sebagai “kesatuan hidup manusia, yang menenmpati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komuniti.

Komuniti adalah terjemahan sekaligus padanan yang biasa digunakan dari kata community. Dewasa ini istilah komuniti telah memperolah tempat dalam dunia konseptual dihampir seluruh kalangan pemerintah, ilmuwan sosial, ataupun aktivis organisasi LSM. Ada dua padanan yang dipakai orang untuk menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Masing-masing adalah “komuniti” dan “komunitas”. Koentjoroningrat, mengusulkan agar istilah komuniti menunjuk pada satuan hidup masyarakat setempat yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama. Sedangkan komunitas dipakai guna mengacu pada kelompok di dalam masyarakat yang dibentuk dari atas, sehingga identitas dan solidaritas antar penduduknya masih lemah.

Oleh sebab itu ada yang berpendapat bahwa persekutuan-persekutuan sosial yang demikian itu dapat pula disebut sebagai persekutuan masyarakat adat (adat gemeenschap). Pada tingkatan selanjutnya, ikatan struktural masyarakat desa yang berbentuk kesatuan masyarakat adat – dimana tia-tiap warga masyarakat diharapkan menghayati pedoman hidup sosial – meningkat menjadi kesatuan masyarakat hukum adat (adat rechts gemeenschap) – dimana tiap-tiap warga masyarakat diharapkan mematuhi peraturan dan larangan yang diperkuat dengan ancaman hukum danmemerlukan peradilan yang melembaga.

Konsep persekutuan masyarakat adat atau komuniti menunjukkan suatu ikatan sosial primer yang hubungan antar anggotanya akrab, bersifat pribadi dan eksklusif. Citri-ciri demikian memang merupakan ciri utama yang mewarnai kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Sebagai suatu komuniti maka masyarakat hukum adat juga merupakan sistem sosial yang memiliki seperangkat pranata dan lembaga sosial. Ciri-ciri dimaksud adalah:

  • Adanya ikatan yang didasarkan atas keamanan daerah/wilayah/tempat tinggal atau kesamaan nenek moyang/hubungan darah atau ikatan tempat tinggal dan hubungan darah,
  • Mempunyai tata susunan yang tetap atau pemerintahan yang tetap,
  • Mempunyai harta benda baik yang bersifat materil maupun inmateril,
  • Memiliki teritori atau wilayah yang batas-batasnya diketahui, dan diakui baik oleh warga masyarakat hukum itu sendiri maupun pihak luar yaitu masyarakat hukum lainnya.

Kesatuan-kesatuan sosial yang disebut komuniti ini – dapat pula disebut dengan persekutuan hidup setempat – ada yang bersifat teritorial, dan ada pula yang bersifat genealogis. Komuniti yang bersifat teritorial lebih menitik beratkan pada persatuan warga segi kewilayahan, bukan atas dasar asal usul turunan warga yang hidup di atasnya., seperti apa yang disebut dengan desa di Pulau Jawa. Sedangkan persekutuan hidup setempat yang bersifat genealogis, dalam arti persekutuan hidup setempat itu terwujud atas dasar ikatan-ikatan hubungan persaudaraan dari sejumlah warga yang berasal dari suatu garis keturunan tertentu. Ada juga persekutuan hidup yang terbentuk atas dasar orientasi kedua prinsip tersebut.

Pengantar Agribsnis-Pengamatan lapang

Mahasiswa PAK122B.

Saudara ditugaskan untuk mengamati dan mempelajari agribisnis komoditi tertentu. Jika ingin melakukan wawancara dengan pelaku agribisnis yang mengelola komoditi tertentu tersebut, seperti komoditi karet, atau komoditi hortikultura, diskusikan dengan kelompok bentuk daftar pertanyaan/kuisioner yang relevan dengan sistem agribisnis. Berikut beberapa pointer pada susbsistem agribisnis yang dapat dikembangkan sesuai hasil diskusi kelompok.

imageimageimageimageimage

Jaringan Sosial

Ditulis ulang dari materi pembekalan untuk tenaga lapang dalam penelitian LLI tahun 2001

Sama halnya dengan institusi, jaringan sosial (social network) tidak dilihat sebagai sesuatu yang final dan tunggal; bahkan sebaliknya, sebagai maniferstasi institusi, jaringan sosial dapat muncl dalam bermacam-macam wujud mengikuti tantangan situasi. Dengan demikian ia juga dapat berubah secara horizontal, dari satu manifestasi ke manifestasi lainnya. Singkat kata, secara eksistensial, ia hanyalah alat, ekspresi atau konsekuensi dari institusi dan tujuan yang membentuknya. Karena itu yang eksis bukanlah organisasi, melainkan institusi dan tujuan itu sendiri. Dengan demikian tim LLI mendefinisikan jaringan sosial sebagai “groups of individual bound by a common purpose to achieve objective”. Ke dalam definisi ini, dengan demikian, dapat dimasukkan berbagai ekspresi jaringan sosial, mulai dari yang sangat longgar seperti kerumunan, agak ketat seperti aksi bersama, samapi yang relatif ketat yaitu organisasi.

Dengan pengertian jaringan sosial seperti dijelaskan di atas, maka yang membedakan berbagai ekspresi jaringan sosial adalah derajat pengorganisasiannya. Derajat ini dinilai dari ketat – longgarnya atau kuat – lemahnya hal-hal berikut:

  • Tujuan
  • Anggota-anggotanya
  • Aturan main
  • Batas-batas (dengan lingkungannya)

Derajat institusionalisasi suatu jaringan sosial dapat dilihat pada:

  • Penanaman nilai: jaringan sosial baru berada pada tahap (berusaha) menginternalisasikan institusi yang dianut oleh lingkungan sosialnya. Pada tahap ini, pencapaian maksimum jaringan sosial adalah imitasi nilai- nilai atau aturan-aturan dimaksud dalam organisasi  tanpa elemen penafsiran kembali atau penciptaan nilai-nilai sendiri.
  • Penciptaan derivasi atau varian: jaringan sosial telah mulai berusaha menafsirkan kembali atau menciptakan varian-varian /  derivasi institusi lingkungan, sebagai cara menjawab tantangan yang dihadapi. Derivasi atau varian ini, secara mendasar masih berada dalam kerangka atau payung insstitusi lingkungannya. Artinya masih teramati bahwa varian atau derivasi itu masih dengan kuat membawa institusi lingkungannya.
  • Penciptaan realitas baru: jaringan sosial telah mulai mengembangkan atau telah menganut institusi yang berbeda dengan institusi yang dianut oleh (mayoritas warga) komunitas.
  • Pelaksanaan Syi’ar: pada tahap ini jaringan sosial telah melakulan tindakan syi’ar (diseminasi) nilai-nilai yang dianutnya. Disini, jaringan sosial telah mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi mercusuar (menunjukkan jalan), trend setter atau anutan, bagi lingkungannya.

Tujuan suatu jaringan sosial tertentu, tidak hanya apa yang dinyatakan secara terbuka atau formal – tujuan resmi – melainkan juga apa yang sesungguhnya dikejar oleh anggota-anggota atau organisasi itu secara keseluruhan – tujuan aktual. Dengan demikian maka pelaksanaan tugas jaringan sosial berikut, harus dibaca dalam konteks pencapaian tujuan – tujuan di atas.

  • Pengambilan keputusan (atas pilihan visi, misi, cara pencapaian, perencanaan, implementasi dan evaluasi)
  • Mobilitas sumberdaya dan manajemen
  • Komunikasi dan kordinasi, serta
  • Penanganan konflik (baik internal maupun antara organisasi dengan lingkungan eksternalnya).

 

Rencana Bisnis

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Institusi

Ditulis ulang dari materi pembekalan untuk tenaga lapang dalam penelitian LLI tahun 2001.

Institusi dimaknai secara beragam oleh berbagai peneliti. Pengertian yang lazim diterima adalah bahwa institusi adalah sama dengan organisasi, karena itu kedua istilah dapat digunakan secara bergantian. Namun menurut Uphoff (1997), jika pengertiannya sama, seharusnya tidak perlu ada dua istilah. Karena itu ia mengusulkan definisi berikut.: institusi adalah “complexes of norm and behavior that persist over tima by serving some collectively value purposes” sementara organisasi adalah “ structures of recogniced and accepted roles, formal and informal” Antara kedua istilah itu, terdapat tumpang tindih: beberapa institusi merupakan organisasi, beberapa lainnya bukan, beberapa organisasi meerupakan institusi, beberapa lainnya bukan. Sebagai ilustrasi, Uphoff menunjukkan bahwa cabang bank lokal merupakan organisasi, namun bukan institusi, bank sentral adalah institusi yang sekaligus organisasi; uang adalah institusi namun bukan organisasi.

Adanya tumpang tindih ini, justru menunjukkan ketidakjelasan Uphoff. Dalam contoh di atas, tidak terlalu jelas mengapa suatu cabang bank lokal disebut organisasi dan bukan institusi, sementara bank sentral merupakan organisasi sekaligus institusi. Karena itu North (dalam Marut 2000) mengusulkan definisi yang lebih tegas: institusi adalah :aturan main dari suatu masyarakat atau negara atau organisasi, atau batasan-batasan yang diciptakan manusia dalam menstrukturkan interaksi antarmanusia”, sementara, organisasi adalah pemain atau pelaku; mereka adalah sekelompok individu yang terikat oleh keinginan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan (bersama) tertentu.

Dengan cara berbeda, Orstrom (1992) menunjukkan adanya 3 pengertian yang lazimnya dimaksudkan oleh pengguna institusi, yaitu:

  1. Lembaga atau institusi: institusi merujuk ke suatu lembaga atau organisasi tertentu;
  2. Hubungan sosial: institusi merujuk kepada hubungan sosial tertentu, seperti perkawinan; dan
  3. Rules in use: institusi merujuk ke aturan main atau kesepakatan-kesepakatan yang telah diterima dan digunakan untuk mengatur perilaku tertentu di dalam komunitas.

Definisi yang dikemukakan oleh Orstrom ini menurut tim LLI, bersifat pasif: institusi dimaknai sebagai sesuatu, “ a thing”, yang dibawah paradigma positivistik, dicabut dari konteks perumusannya. Karena itu, institusi kemudian menjadi sesuatu yang sudah selesai, terletak disana. Implikasinya, institusi menjadi sesuatu yang terbatas kemungkinan re-interpretasinya; re-interpretasi hanya dapat dilakukan dalam koridor yang diperkenankan oleh teks. Sebagai alternatif dari konsep institusi yang demikian, adalah konsep yang bersifat aktif; institusi dimaknai sebagai proses re-interpretasi terus-menerus, sesuatu yang tidak pernah selesai. Institusi adalah sesuatu yang hidup, yang mengaktualisasikan diri karena tantangan perkembangan zaman. Pemaknaan terus-menerus dimungkinkan karena ia tidak dicabut dari konteksnya, pemaknaan dilakukan oleh dan di dalam komunitas yang melahirkannya.

Dengan pengertian dan batasan yang demikian, maka tum LLI mendefinisikan institusi sebagai “ a commonly held rules that guide human behavior”. Definisi ini khususnya dalam konteks pelaksanaan strategi LLI, yaitu melakukan penelitian etnografi ke satu atau lebih komunitas terpilih, sebagai jalan untuk memahami sosok dinamika kapasitas (institusi) lokal.

Pengertian sementara di atas membawa 3 kata-kata kunci yang sekaligus dapat menjadi dimensi-dimensi institusi: common, rules dan guide. Common berarti sesuatu yang dipegang bersama; rules bermakna atura, kesepakatan-kesepakatan, hukum atau bahkan norma dan nilai-nilai; dan guide bermakna panduan atau mengatur, mengendalikan, mengarahkan perilaku manusia. Dengan demikian, maka dimensi institusi komunitas untuk sementara adalah:

  • adanya sesuatu yang dipegang bersama;
  • adanya aturan main, kesepakatan-kesepakatan, hukum, norma dan nilai-nilai;
  • adanya panduan yang mengatur/mengendalikan perilaku manusia/kelompok.

Previous Older Entries

Maret 2017
M S S R K J S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 51,288 hits